Delegasi DPR RI yang terdiri atas sembilan anggota Komisi III DPR yang membidangi hukum dan keamanan berencana melakukan kunjungan (Kunker) ke negara Sudan. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi III DPR Suripto (PKS) dan Yudo Paripurna (PPP) di Gedung DPR/MPR Jakarta, Rabu, (11/4). Kunjungan kerja ke Sudan direncanakan pada 16-22 Maret 2009 mendatang. Anggota DPR yang berkunjung ke Sudan yaitu, Joseph TH Pati (Golkar), Daday Hudaya (Demokrat), Azlaini Agus (PAN), Nasir Jamil (PKS), Ardy Muhammad (Bintang Pelopor Demokrasi/BPD), Asnawi Mardani (Partai Bintang Reformasi/PBR) dan Birinus Joseph Rahawadan (PDS), Soeripto (PKS) dan Yudo Paripurna (F-PPP) Suripto menjelaskan, kunjungan ke Sudan dimaksudkan untuk mengumpulkan keterangan dan fakta terkait tuduhan kepada Presiden Omar al-Bashir sebagai penjahat perang. "Untuk sementara, keterangan yang kami peroleh tuduhan itu berdasarkan keterangan dari sejumlah NGO, apakah benar tuduhan itu, kita akan menelusurinya," kata Suripto. Menurut dia, pengumpulan keterangan dan fakta akan sangat berguna bagi pemerintah dan parlemen Indonesia dalam mengambil sikap atas tuduhan tersebut. Ia menambahkan, DPR memandang tuduhan itu tidak tepat karena Sudan bukan negara yang meratifikasi Statuta Roma. Tuduhan yang ditujukan kepada Presiden Omar al-Bashir juga dinilai tidak tepat karena kejadiannya pada tahun 1950-an, sedangkan Omar al-Bashir baru menjabat sebagai presiden saat ini. Selain itu, terang Soeripto, Kunjungan Kerja ini dalam rangka fungsi pengawasan dewan dalam memantau tugas dan fungsi kepolisian yang dikirim ke Sudan karena Komisi III telah menyusun anggaran untuk kepolisian. ”Karena itu ada kaitannya dengan tugas dan fungsi komisi III dalam melakukan pengawasan terhadap counterpartnya,”katanya. Seperti diketahui, Presiden Sudan Omar al-Bashir menolak surat penangkapan terhadap dirinya yang dikeluarkan oleh International Criminal Court (ICC) atas tuduhan melakukan kejahatan perang. Di tengah massa pendukungnya yang menggelar aksi protes di Khartoum, ibukota Sudan, Bashir mengatakan bahwa penjahat perang yang sebenarnya adalah para pemimpin negara Barat. (si)